Monday, January 12, 2015

Bacaan Ringan "RESTORASI MEIJI - MODEL PEMBELAJARAN MODERNISASI JEPANG - PART 3"

http://massandry.blogspot.com
Latar Belakang Restorasi Meiji
Pada tahun 1853, komodor Matthew C. Perry dari Amerika Serikat memasuki teluk Tokyo dengan kekuatan satu kuadron, sebanyak empat kapal. Ia kembali tahun berikutnya dan berhasil membujuk Jepang untuk membuat perjanjian persahabatan dengan negaranya. Pada tahun yang sama menyusul perjanjian-perjanjian serupa dengan Rusia, Inggris dan Belanda, sehingga Jepang kembali terbuka bagi dunia luar.

Perjanjian-perjanjian tersebut diubah empat tahun kemudian menjadi perjanjian perdagangan, dan kemudian perjanjian yang serupa dibuat dengan Perancis.

Kejadian-kejadian tersebut berdampak meningkatkan tekanan arus sosial dan politik yang meggerogoti fondasi struktur feodal. Selama kira-kira satu dasawarsa terjadi kekacauan besar, sampai sistem feodal keshogunan Tokugawa runtuh pada tahun 1867 dan kedaulatan dikembalikan sepenuhnya kepada kaisar dalam Restorasi Meiji pada tahun 1868.

Runtuhnya pemerintahan Tokugawa merupakan berakhirnya zaman Edo yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan Shogun Keiki kepada kaisar Meiji. Zaman baru ini disebut zaman Meiji yang berlangsung antaa 1868-1912. Kaisar Meiji juga dipanggil sebagai kaisar Mutsuhito. Sebagai pusat pemerintahan maka kota Edo diganti namanya dengan Kyoto, dan pada tahun 1869 ibu kota di pindahkan dari Kyoto ke Tokyo (Suradjaja,1984:21).

Pada masa inilah Jepang bergerak memodernisasikan diri dalam segala bidang, yang dikenal dengan Restorasi Meiji, dimana Jepang membangun sistem pemerintahan, ekonomi bahkan budaya dengan mencontoh negara-negara Barat.

Masa Meiji (1868-1912) merupakan salah satu periode yang paling istimewa dalam sejarah bangsa-bangsa. Di bawah pimpinan Kaisar Meiji, Jepang bergerak maju sehingga hanya dalam beberapa dasawarsa mencapai apa yang diinginkan dimana di Barat memerlukan waktu berabad-abad lamanya. Hal yang dicapai tersebut adalah pembentukan suatu bangsa yang modern yang memiliki perindustrian modern, lembaga-lembaga politik modern, dan pola masyarakat yang modern. Golongan-golongan lama yang selama masa feodal membuat masyarakat terbagi dihapuskan. Seluruh negari terjun dengan semangat dan antusiasme ke dalam studi dan pengambilalihan peradaban Barat modern.

Perekonomian pada masa Tokugawa masih sangat terbatas dan hanya bersifat perdagangan antar daerah melalui laut pedalaman dan hanya berkisar pada beras dan tekstil. Ini dipengaruhi oleh sikap samurai yang memandang rendah kepada perdagangan dan segala hal yang bersangkutan dengan uang. Selain itu, pemerintah Tokugawa juga melarang untuk mengadakan hubungan dengan luar negeri.

Maka setelah Restorasi Meiji, perekonomian Jepang memperoleh kesempatan yang baik untuk mulai berkembang dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan. Pembaharuan yang paling utama adalah penghapusan sistem feodal yang diterapkan oleh Tokugawa, sehingga terbukalah peluang untuk rakyat Jepang terhadap pendidikan yang meniru sistem pendidikan dunia Barat, selain dengan menerapkan sistem moneter, sistem pajak yang memungkinkan berkembangnya kapitalis atau kaum pemodal. Selain itu, pemerintah Meiji juga mendatangkan tenaga-tenaga ahli dan mengimpor mesin-mesin pabrik untuk ditiru, sehingga Jepang mampu membangun dan memodernisasikan industrinya.

Gokajo No Goseimon
Tokugawa Yoshinobu, Shogun Tokugawa yang ke-15, menyampaikan pengunduran dirinya kepada kaisar pada bulan November 1867, mengakhiri kekuasaannya yang kurang lebih dua abad lamanya. Pada tanggal 3 Januari 1868 dikeluarkanlah sebuah pernyataan resmi tentang restorasi dan kemudian dibentuk suatu pemerintahan yang sesuai dengan pola kuno dimana kaisar menangani masalah-masalah politik. Pada tanggal 3 Januari itu pulalah para pendukung restorasi mengambil keputusan-keputusan penting tentang peranan keluarga Tokugawa dalam rezim yang baru.

Pada tanggal 6 April 1868 kaisar mengeluarkan Sumpah Jabatan (Gokajo no Goseimon) yang sangat penting yang terdiri dari lima pasal, yang menggambarkan garis besar asas-asas yang harus dianut oleh pemerintahnya. Isi dari piagam tersebut yakni :

1. Dewan-dewan musyawarah akan dibentuk secara luas dan tiap-tiap kebijaksanaan akan ditetapkan berdasarkan musyawarah ;

2. Golongan tinggi dan rendah harus bersatu dalam melaksanakan rencana-rencana bangsa dengan penuh gairah;

3. Semua warga sipil dan pejabat militer dan rakyat diijinkan untuk memenuhi cita-cita mereka, dengan demikian tidak ada ketidak puasan antara mereka.

4. Adat istiadat masa lalu yang tidak baik harus dihapus, dan asas-asas yang adil dan wajar haruslah menjadi dasar kebijaksanaan kita ;

5. Pengetahuan harus dicari keseluruh dunia dan dengan demikian kesejahteraan kerajaan dapat ditingkatkan.

Meskipun pasal yang pertama tidak dimaksudkan sebagai suatu pernyataan tentang demokrasi modern, sumpah jabatan itu, bagaimanapun adalah sangat progresif untuk masa itu. Sumpah itu menguatkan asas politik yang baru berupa mendengarkan pendapat umum dan membuka negeri bagi hubungan persahabaan dengan semua negeri di dunia.

Pemerintah kerajaan segera mengumumkan satu rangkaian pemusatan otoritas politis di dalam negara kesatuan, industrialisasi ekonomi, undang-undang pokok kaisar, wajib militer yang universal, dan penciptaan suatu sistem pendidikan di seluruh negara. Dengan demikian di masa datang tidak ada masyarakat yang buta huruf.

Perubahan-perubahan dalam pemerintahan ini disusul dengan langkah-langkah yang meninggalkan tradisi lama. Pemerintah baru mencatat kenyataan bahwa Edo merupakan pusat politik bangsa, dan dalam bulan November 1868 pemerintah secara resmi memberinya nama baru Tokyo (ibukota sebelah timur). Dalam bulan November kaisar hijrah dari Kyoto ke ibukota baru itu dalam suatu pawai kebesaran, dan menetapkan kediaman resmi tetapnya disana pada awal tahun 1869. .

Pada umumnya rezim baru itu menekankan pentingnya kaisar memerintah bangsa. Maka setelah wafatnya kaisar Komei pada tahun 1866, anak laki-lakinya yang baru berumur empat belas tahun yaitu Mutsuhito menggantikannya. Semua pengumuman resmi pemerintah baru dibuat atas namanya. Pada bulan Oktober 1868 Kaisar mengumumkan bahwa masa tahun-tahun pemerintahannya adalah ”Meiji” (pemerintahan yang cerah). Dengan demikian maka restorasi kerajaan tahun 1867 – 1868 dikenal dengan nama Restorasi Meiji, dan tahun-tahun antara 1868 – 1912 disebut era Meiji, karena Mutsuhito wafat tahun 1912.

Haihan Chicken
Pemerintahan baru Meiji dengan cepat menyatakan persetujuan bahwa Jepang harus dimodernkan mengikuti garis-garis yang ditempuh negara-negara maju di Barat, dan lebih jauh lagi mereka percaya bahwa prasyarat yang penting sekali menuju modernisasi adalah penggantian sistem desentralisasi pemerintahan daimyo dengan sistem pemerintahan daerah terpusat.

Langkah-langkah perrtama pemerintah menuju desentralisasi segera diambil setelah runtuhnya perlawanan militer terhadap restorasi itu. Tanah-tanah bakufu yang kalah dan daimyo yang menentang haluan kekaisaran disita dan diatur kembali sebagai satuan-satuan administratif atau propinsi-propinsi (fu dan ken) di bawah pemerintah pusat. Tindakan-tindakan ini tidak dikenakan terhadap para daimyo yang netral dan mereka yang telah mendukung restorasi. Jadi sistem feodal harus terus berlangsung di bawah kepemimpinan kekaisaran sedangkan han, fu dan ken berperan sebagai satuan-satuan dasar pemerintah setempat. Pemerintah baru, yang sebagian besar terdiri dari wakil-wakil Satsuma, Choshu, Tosa, dan Hizen berusaha meningkatkan sentralisasi lebih lanjut dengan membujuk para daimyo keempat han ini untuk mengembalikan kepada pemerintah kekaisaran wewenang politik atas tanah dan penduduk mereka. Pada bulan Maret 1869 keempat daimyo itu secara bersama-sama mohon kepada tahta kerajaan untuk menerima pengembalian tanah dan penduduknya yang merupakan fief (hanseki hokan), dan para daimyo lain segera mengikuti teladan mereka.

Istana mengabulkan permohonan mereka dalam bulan Juli, dan memerintahkan daimyo lain yang belum menawarkan demikian agar menyerahkan fief mereka.

Segera setelah semua daimyo tunduk kepada kebijaksanaan ini, pemerintah kemudian menunjuk mereka menjadi gubernur di han masing-masing. Bagaimanapun juga, kebijaksanaan ini melibatkan jauh lebih banyak hal daripada sekedar suatu perubahan tata nama, daimyo yang sebelumnya sudah menjadi penguasa-penguasa setempat yang semiotonom di wilayah-wilayah kekuasaan mereka, kini menjadi pejabat-pejabat pemerintah pusat yang mengabdi dengan persetujuan kaisar.

Program hanseki hokan mengakhiri eksistensi struktur politik feodal dalam bentuknya, tetapi berpengaruh sedikit saja pada kehidupan politik di dalam tiap-tiap han. Maka untuk memadukan daerah-daerah setempat secara lebih menyeluruh ke dalam struktur administrasi pusat, pemerintah berupaya untuk menghapus sama sekali han dan mendirikan propinsi-propinsi (ken) sebagai gantinya. Kaena memperkirakan akan ada perlawanan senjata, pemerintah membentuk pasukan pengawal kekaisaran yang terdiri dari pasukan-pasukan dari Satsuma, Choshu, dan Tosa sebelum melanjutkan rencana-rencananya. Akan tetapi, banyak gubernur eks-daimyo yang tidak mau memikul tanggung jawab keuangan guna memerintah wilaya-wilayah kekuasaan mereka dan secara aktif mendorong pemerintah agar menghapus han mereka. Sebagai akibatnya maka pemerintah dapat menghapuskan han dan membentuk propinsi-propinsi atau Prefektur (Haihan chiken) pada 29 Agustus 1871 tanpa menghadapi tantangan militer terhadap perintah-perintahnya. Dihapuskannya sistem han dan ditetapkan sistem daerah administrasi Prefektur (Haihan Chiken) sebagai suatu tindakan untuk menggantikan sistem Han yang tradisional dan memperkenalkan pemerintah lokal yang baru.

Dalam percobaan untuk menghapuskan feodalisme di Jepang, pemerintahan Meiji yang baru yang menggantikan shogun Tokugawa menghapuskan ratusan feodal klan atau han.

Para gubernur bekas daimyo itu semuanya ditempatkan di Tokyo dan digantikan oleh gubernur-gubernur baru (fu-chiji dan ken-rei, atau kemudian ken-chiji) dan banyak di antara mereka berasal dari Satsuma dan Choshu. Pada waktu yang sama, jumlah satuan-satuan administratif digabungkan secara besar-besaran, yaitu dari lebih 260 han menjadi 72 ken dan 3 fu (satuan-satuan propinsi yang penting ialah Tokyo, Osaka, dan Kyoto). Penggabungan lebih lanjut terjadi pada tahun 1889 ketika jumlah ken diperkecil menjadi hanya 43 (empat puluh tiga).

sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Restorasi_Meiji
http://id.wikipedia.org/wiki/Zaman_Meiji
http://en.wikipedia.org/wiki/Meiji_Restoration
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokugawa_Shogunate
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Ezo
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ezo
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16234/3/Chapter%20II.pdf